Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Nama :bimbi 
Nim   :2012210015
PRODI:ADMINISTRASINEGARA
Kelas :B
Judul  : Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Abstrak
Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasakan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyrakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembanguna jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/D berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan undang-undang atau perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana pembangunan desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten/kota dan musrenbang provinisi guna mengoptimalkan partisipasi masyrakat sebagaimana amanat dalam undang-undang.
Kata kunci: kebijakan, pembangunan.

Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Nama :bimbi 
Nim   :2012210015
PRODI:ADMINISTRASINEGARA
Kelas :B
Judul  : Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Abstrak
Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasakan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyrakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembanguna jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/D berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan undang-undang atau perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana pembangunan desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten/kota dan musrenbang provinisi guna mengoptimalkan partisipasi masyrakat sebagaimana amanat dalam undang-undang.
Kata kunci: kebijakan, pembangunan.

Reformasi Administrasi dan Governance

NAMA            : BIMBI

NIM                : 2012210015

PRODI            : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS   : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Abstrak
Jika reformasi administrasi dan governance dikaitkan dengan kompetensi yang saya sedang tempuh diperkuliahan ini yaitu pembangunan. Maka Pada hakekatnya reformasi itu merupakan bagian dari dinamika organisasi, dalam arti bahwa pekembangan yang terjadi akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaruan dan perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan tersebut. Tuntutan reformasi itu sendiri datangnya dari dua arah, yaitu secara internal dari masyarakat Indonesia dan secara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global. Secara internal, tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang semakin mudah diperoleh. Oleh karena itu yang diperlukan oleh sekarang ini adalah semangat pembaruan/ reformasi atau pembangunan pemerintah, reinventing dan Good Governence. Adanya pembaruan pemerintah ini sesungguhnya merupakan suatu dinamika dalam setiap organisasi, baik organiasasi public maupun organisasi bisnis dan masyarakat. Hal ni disebabkan karena organisasi manapun tidak bisa mengisolasikan diri dengan lingkungannya, sementara lingkungan organisasi terus mengalami perubahan.oleh karena itu perubahan harus dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan responsive dalam tujuan pembangunan.

ANALISIS REFORMASI ADMINISTRASI DAN GOVERNANCE

NAMA            : BIMBI

NIM                : 2012210015

PRODI            : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS   : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Abstrak
Jika reformasi administrasi dan governance dikaitkan dengan kompetensi yang saya sedang tempuh diperkuliahan ini yaitu pembangunan. Maka Pada hakekatnya reformasi itu merupakan bagian dari dinamika organisasi, dalam arti bahwa pekembangan yang terjadi akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaruan dan perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan tersebut. Tuntutan reformasi itu sendiri datangnya dari dua arah, yaitu secara internal dari masyarakat Indonesia dan secara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global. Secara internal, tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang semakin mudah diperoleh. Oleh karena itu yang diperlukan oleh sekarang ini adalah semangat pembaruan/ reformasi atau pembangunan pemerintah, reinventing dan Good Governence. Adanya pembaruan pemerintah ini sesungguhnya merupakan suatu dinamika dalam setiap organisasi, baik organiasasi public maupun organisasi bisnis dan masyarakat. Hal ni disebabkan karena organisasi manapun tidak bisa mengisolasikan diri dengan lingkungannya, sementara lingkungan organisasi terus mengalami perubahan.oleh karena itu perubahan harus dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan responsive dalam tujuan pembangunan.